Politik yang Mulia, Politik yang Semestinya

Dalam kehidupan bernegara, tentunya kita mengenal apa yang dinamakan dengan politik. Politik digunakan oleh seseorang untuk meraih maupun mempertahankan sebuah kekuasaan. Tidak hanya di lingkup Negara, dalam masyarakat umum pun politik seringkali digunakan, meskipun aplikasinya tidak begitu disadari oleh kebanyakan orang.

Menjalankan sebuah roda perpolitikan sangat dianjurkan dengan menggunakan metode atau langkah-langkah yang sesuai dengan nilai-nilai sosial. Seseorang maupun kelompok tidak boleh melakukan hal dengan sewenang-wenang. Dengan kata lain, berpolitik itu harus memperhatikan aturan yang berlaku di dalamnya. Dengan hal itu tentunya tidak akan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan.

Sebagai contoh, ketika berlangsungnya sebuah atau salahsatu fungsi politik yaitu fungsi Rekruitmen Politik, dimana fungsi tersebut berisikan hal-hal yang terkait dengan proses penjaringan anggota-anggota dalam sebuah struktur politik. Dalam hal ini, para calon yang akan bersaing di dalamnya harus melewati berbagai tahap, mungkin salah satunya ialah uji kualitas dari masing-masing calon (kompetitor politik). Hal yang umum ialah mengenai pendidikan, banyak kasus yang terjadi di dalam sebuah proses rekruitmen politik, yakni pemalsuan ijazah oleh calon-calon yang tidak bertanggungjawab. Hal tersebut tentu sangat merugikan berbagai pihak. Seseorang yang sebenarnya tidak menempuh salah satu disiplin ilmu justru menamakan dirinya sebagai lulusan pada disiplin ilmu tersebut. Atau bahkan seseorang yang sebenarnya tidak menempuh suatu jenjang tertentu justru memposisikan diri dan mencetuskan secara tidak legal bahwa ia telah lulus pada jenjang pendidikan tersebut. Hal ini tentu akan berdampak terhadap kelangsungan kehidupan suatu oraganisasi, baik pada jangka pendek maupun jangka panjang.

Contoh diatas mencerminkan betapa tidak pantasnya sebuah langkah dalam berpolitik di Negara ini. Hal tersebut harus diminimalisasi agar tidak selalu menimbulkan kejanggalan dalam dunia politik skala regional maupun nasional. Pencegahan itu tentu dimulai oleh setiap individu yang akan atau sedang berkecimpung dalam dunia politik. Cara yang paling mendasar misalnya dengan menerapkan nilai-nilai luhur yang sudah (sebenarnya) mendarah daging di masyarakat Indonesia. Dengan cara itu, seseorang atau kelompok tentunya dapat mengetahui batasan-batasan yang berlaku pada saat berpolitik, atau yang kita kenal sebagai sebuah Etika Politik. Selain usaha tersebut, hal lain yang hendaknya dilakukan oleh panitia penyeleksi rekruitmen ialah lebih mencermati dokumen-dokumen yang telah diserahkan oleh para calon, diamati dan dianalisa apkah data-data yang diberikan terbukti benar dan memenuhi validitas sebagai sebuah dokumen yang sah serta dapat dibuktikan kredibilitasnya. Usaha-usaha tersebut dapat berdampak positif bagi kondisi perpolitkan dan kondisi Negara, terutama  di Indonesia, yang pada masa sekarang telah memiliki citra yang kurang baik akbiat ulah para elit yang minim budi pekerti luhur.